This post examines the complexities surrounding violence by Muslims to the Ahmadiyya Group in Indonesia in its new period of democracy. Violence emerged in 1998 from the publish-Suharto era when some Muslim groups, such as Front Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is usually a deviant team (aliran sesat) In keeping with Islamic orthodoxy. This text works to realize why And just how Ahmadiyya grew to become a goal of violent assaults by some Muslim teams from the put up-Suharto era by looking at the increase of Islamic fundamentalist teams during this time of recent-found religious freedom. In doing this, I question how politics, economic climate and Islamic theology emerged as sizeable variables that contributed to the assault. As a result of determining unique circumstance research of attacks in cities throughout Java and Lombok, I also take a look at how authorities results in the coverage to locate the best solution And the way significantly the success of the coverage to unravel the trouble. Kata Kunci: Ahmadiyah, kekerasan, politik dan kebijakan negara 27
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Still left radical groups: those who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun tanpa terkecuali.
Under the Regulation on PME, AMDAL is pertinent to corporations and exercise permits, as the document is used as the basis to issue environmental feasibility conclusions.
The federal government doesn't have the proper to interfere with the internal self-governance of a CSO. The Regulation on Foundations, however, stipulates that the organizational structure of the foundation should encompass 3 organs: the Governing Board (
Melakukan kegiatan khusus (didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan luar negeri AS di luar negeri bertujuan dalam perencanaan dan sehingga pelaksanaan agar "peran Pemerintah Amerika Serikat tidak terlihat atau diketahui oleh publik," dan berfungsi untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi yang tidak dimaksudkan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik di Amerika Serikat, opini publik, kebijakan, media dan atau tidak termasuk kegiatan diplomatik atau pengumpulan dan produksi intelijen atau mendukung fungsi terkait);
Pengabaian ini pula yang menghambat tercapainya reformasi intelijen yang lebih bersih dan mencerminkan nilai HAM. Oleh karena itu, untuk saat ini ada baiknya BIN berfokus pada pencapaian reformasi intelijen dan tentunya menyelesaikan permasalahan keamanan strategis yang terjadi selama pandemi ini.
Next, the temptation to return to an working posture and a domestically oriented danger look at, Specifically to ‘assault’ political opposition and Management the general public, must be resisted. It's got negative precedents and won't ever enable type a contemporary intelligence Group. And third, the challenges confronted by Indonesia, including the Covid-19 pandemic currently sweeping the world, need to be accustomed to show the resilience of intelligence get the job done. The image of “
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.
UU tersebut mendapatkan informasi lebih lanjut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.